News
Utang Pindar Warga RI Tembus Rp27,86 Triliun per Januari 2025
Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sepanjang Januari 2025 berhasil menyalurkan pembiayaan Rp27,86 triliun dengan outstanding loan sebesar Rp78,5 triliun.
Pertumbuhan itu juga diikuti dengan perbaikan tingkat risiko kredit macet agregat (TWP90) di platform fintech peer-to-peer (P2P) lending pada Januari 2025, yang berhasil ditekan ke level 2,52 persen membaik dari pencapaian di Desember 2024 sebesar 2,60 persen.
Kinerja positif tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang mendapati indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,46 persen, dengan capaian indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menyampaikan, literasi dan edukasi merupakan kunci untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak oleh platform ilegal yang merugikan dan membantu pemerintah memperluas literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Kami meyakini dengan edukasi dan inovasi yang berkelanjutan, industri ini bisa terus berkontribusi positif terhadap ekonomi digital Indonesia, lewat kemudahan akses pada layanan keuangan,” ucap Entjik dalam keterangan resmi di Jakarta, 6 Mei 2025.
Entjik menambahkan, dukungan pemerintah melalui regulasi berhasil membuka jalan bagi industri dalam terus berinovasi, salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.
Selain itu, kehadiran Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (AI) oleh OJK juga mampu memandu industri P2P Lending dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) secara etis dan berpihak pada konsumen.
“Beberapa teknologi dengan AI itu seperti verifikasi wajah secara real time, verifikasi biometrik, serta penggunaan kriptografi yang mencegah terjadinya manipulasi, pencurian, maupun penyalahgunaan data identitas,” imbuhnya.
Oleh karena itu, AFPI akan terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan pada 2025. Komitmen itu terlihat dari sejumlah rencana kegiatan literasi dan edukasi dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari UMKM dan komunitas, civitas academika, media massa, serta program-program dari para anggota AFPI. (*)
Editor: Galih Pratama
Pertumbuhan itu juga diikuti dengan perbaikan tingkat risiko kredit macet agregat (TWP90) di platform fintech peer-to-peer (P2P) lending pada Januari 2025, yang berhasil ditekan ke level 2,52 persen membaik dari pencapaian di Desember 2024 sebesar 2,60 persen.
Kinerja positif tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang mendapati indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 66,46 persen, dengan capaian indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar menyampaikan, literasi dan edukasi merupakan kunci untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak oleh platform ilegal yang merugikan dan membantu pemerintah memperluas literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Kami meyakini dengan edukasi dan inovasi yang berkelanjutan, industri ini bisa terus berkontribusi positif terhadap ekonomi digital Indonesia, lewat kemudahan akses pada layanan keuangan,” ucap Entjik dalam keterangan resmi di Jakarta, 6 Mei 2025.
Entjik menambahkan, dukungan pemerintah melalui regulasi berhasil membuka jalan bagi industri dalam terus berinovasi, salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.
Selain itu, kehadiran Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (AI) oleh OJK juga mampu memandu industri P2P Lending dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) secara etis dan berpihak pada konsumen.
“Beberapa teknologi dengan AI itu seperti verifikasi wajah secara real time, verifikasi biometrik, serta penggunaan kriptografi yang mencegah terjadinya manipulasi, pencurian, maupun penyalahgunaan data identitas,” imbuhnya.
Oleh karena itu, AFPI akan terus menggencarkan program literasi dan inklusi keuangan pada 2025. Komitmen itu terlihat dari sejumlah rencana kegiatan literasi dan edukasi dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari UMKM dan komunitas, civitas academika, media massa, serta program-program dari para anggota AFPI. (*)
Editor: Galih Pratama
