News
12,34 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, DJP Targetkan 16,21 Juta
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 1 April 2025 sebanyak 12,34 juta wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, angka tersebut terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan.
“Sampai dengan 1 April 2025 pukul 00.01 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,34 juta SPT,” kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip, Rabu, 2 April 2025.
Dwi menjelaskan, penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan sebagian besar melalui sarana elektronik dengan rincian 10,56 juta SPT melalui e-filing, 1,33 juta SPT melalui e-form, dan 629 SPT melalui e-SPT. Kemudian, sisanya sebanyak 446,23 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.
Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan
Batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 seharusnya jatuh pada 31 Maret 2025.
Namun, karena bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, batas akhir pelaporan diperpanjang hingga 7 April 2025.
Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.
Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak
Untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi, pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025.
Keputusan ini mengatur kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024.
Kebijakan ini memungkinkan penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT, meskipun dilakukan setelah jatuh tempo, yaitu dari 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025.
Dengan adanya kebijakan ini, Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.
Target Kepatuhan SPT Tahunan
“DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT,” tambah Dwi.
Dwi juga mengimbau kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT agar segera memenuhi kewajibannya. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, angka tersebut terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan.
“Sampai dengan 1 April 2025 pukul 00.01 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,34 juta SPT,” kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip, Rabu, 2 April 2025.
Dwi menjelaskan, penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan sebagian besar melalui sarana elektronik dengan rincian 10,56 juta SPT melalui e-filing, 1,33 juta SPT melalui e-form, dan 629 SPT melalui e-SPT. Kemudian, sisanya sebanyak 446,23 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.
Perpanjangan Batas Waktu Pelaporan
Batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 seharusnya jatuh pada 31 Maret 2025.
Namun, karena bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, batas akhir pelaporan diperpanjang hingga 7 April 2025.
Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.
Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak
Untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi, pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025.
Keputusan ini mengatur kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024.
Kebijakan ini memungkinkan penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT, meskipun dilakukan setelah jatuh tempo, yaitu dari 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025.
Dengan adanya kebijakan ini, Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan bagi wajib pajak yang terlambat melapor dalam periode tersebut.
Target Kepatuhan SPT Tahunan
“DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT,” tambah Dwi.
Dwi juga mengimbau kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT agar segera memenuhi kewajibannya. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. (*)
Editor: Yulian Saputra
