News
5 Langkah Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan sejumlah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Hal tersebut mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan. Beberapa lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat.
Meskipun dihadapkan pada situasi tersebut, pemerintah optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 di kisaran 5 persen. Optimisme ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, serta berbagai kebijakan strategis lainnya.
“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat, 16 Mei 2025.
Lima Kebijakan Jangka Pendek untuk Ekonomi RI
Pemerintah telah merumuskan lima kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik:
Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat mencakup, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan, stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, dan mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal.
Kedua, peningkatan kemudahan berusaha meliputi, pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha, dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif di antaranya melalui, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Keempat, perluasan akses pasar ekspor mencakup, Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP, penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS, dan dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor.
Kelima, kebijakan deregulasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri, dan kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Sementara itu, kebijakan jangka menengah di antaranya, percepatan hilirisasi dan industrialisasi yang mencakup pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya, serta pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif.
Kemudian, transformasi ekonomi digital meliputi, pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional, dan akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.
Terakhir, transisi energi dan ekonomi hijau yakni dengan pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, dan implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC. (*)
Editor: Yulian Saputra
Hal tersebut mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan. Beberapa lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat.
Meskipun dihadapkan pada situasi tersebut, pemerintah optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 di kisaran 5 persen. Optimisme ini didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, serta berbagai kebijakan strategis lainnya.
“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat, 16 Mei 2025.
Lima Kebijakan Jangka Pendek untuk Ekonomi RI
Pemerintah telah merumuskan lima kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik:
Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat mencakup, perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan, stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, dan mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal.
Kedua, peningkatan kemudahan berusaha meliputi, pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha, dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).
Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif di antaranya melalui, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Keempat, perluasan akses pasar ekspor mencakup, Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP, penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS, dan dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor.
Kelima, kebijakan deregulasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri, dan kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Sementara itu, kebijakan jangka menengah di antaranya, percepatan hilirisasi dan industrialisasi yang mencakup pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya, serta pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif.
Kemudian, transformasi ekonomi digital meliputi, pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional, dan akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.
Terakhir, transisi energi dan ekonomi hijau yakni dengan pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, dan implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC. (*)
Editor: Yulian Saputra
