Services
Dalam pengembangan bisnis dan organisasi Infobank Institute didukung penuh oleh para konsultan berpengalaman yang sudah memiliki jam terbang tinggi di industri keuangan dan perbankan.
,
Dalam memproses proposal kredit, Bank banyak menghadapi kendala dari sisi kebijakan. Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi Nasabah yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam kebijakan kredit. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah pengajuan kondisi khusus dalam proposal kredit memerlukan proses yang panjang atau tidak dimungkinkan. Hal ini menyebabkan portofolio kredit Bank tidak bertumbuh.
,
Penjual adalah salah satu profesi tertua di dunia. Apakah sebagai profesi tertua “penjual” kebal terhadap disrupsi inovasi? Tidak dipungkiri perkembangan teknologi inovasi digital telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali profesi penjualan.
,
Hari / Tanggal : Rabu - Kamis / 25 – 26 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Waktu : Pukul 09.00 – 15.00 WIB
,
Corporate Secretary di era digital 4.0 adalah era di mana Artificial Intelligent (AI) dan era big data hadir. Dampak dari fenomena ini belum terasa saat ini. Namun, kenyataannya robot sudah mampu menulis artikel di media dan membantu menulis, mencari bahan, atau apapun. Oleh karena itu pelatihan kali ini akan membahas secara tuntas, apa itu Corporate Secretary 4.0, bagaimana perkembangannya, dan juga dampaknya pada bisnis, khususnya industri finansial.
,
Pengelolaan arsip dengan model lama berbasis kertas telah membawa banyak kerugian bagi institusi pemerintah maupun swasta. Solusinya adalah implementasi Sistem Arsip Digital yang terbukti mempunyai banyak keuntungan dibanding sistem arsip konvensional. Syarat mutlak keberhasilan implementasi ditentukan oleh dukungan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengelola sistem arsip digital.
,
COBIT 5 merupakan framework IT Governance yang dikeluarkan oleh ISACA dan sampai saat ini merupakan framework IT Governance yang paling populer di dunia. IT Governance memberikan panduan untuk memastikan terjadinya IT Business Alignment, pengelolaan risiko TI secara memadai, efisiensi penggunaan sumber daya TI dan memungkinkannya kinerja TI selalu termonitor.
,
Manajemen risiko SDM yang tepat tidak hanya berfokus pada karyawan tingkat pemula, melainkan melibatkan semua individu mulai dari karyawan paruh waktu hingga manajer tingkat C. Manajemen risiko diperhitungkan untuk membantu SDM mengukur potensi risiko dan mengantisipasi munculnya dampak yang dapat merugikan organisasi.
,
Operational Resilience atau ketahanan operasional adalah merupakan kemampuan organisasi untuk melanjutkan pelayanan kepada para konsumennya. Menjual barang dan jasa serta melindungi tenaga kerja dalam menghadapi peristiwa atau kejadian operasional yang tidak diinginkan. Caranya dengan melakukan antisipasi, pencegahan, pemulihan dan adaptasi dari peristiwa atau kejadian operasional tersebut. Operational Resilience juga sangat dibutuhkan oleh organisasi di setiap sektor untuk tetap survive menjalankan operasional bisnis terutama dalam kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang belum memberikan kejelasan kapan akan berakhir.
,
”Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru Bank”.
Kebijakan dan prosedur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh unit dalam melaksanakan produk dan aktivitas serta menjadi tolok ukur bagi Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan. Dalam implementasinya, banyak ditemui kesalahan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan. Kesalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya ’policy governance’ serta kurangnya pemahaman atas hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan.
Kebijakan dan prosedur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh unit dalam melaksanakan produk dan aktivitas serta menjadi tolok ukur bagi Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan. Dalam implementasinya, banyak ditemui kesalahan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan. Kesalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya ’policy governance’ serta kurangnya pemahaman atas hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan.