testresearch
~category_2_name~
Kemenkeu Klaim Efisiensi Anggaran Sejak 2020 Hasilkan Pengelolaan APBN Lebih Baik
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengeklaim bahwa penerapan disiplin efisiensi anggaran berdampak positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penerapan efisiensi anggaran ini dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN pengelolaan pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” ujar Suahasil dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Senin, 14 Juli 2025.
Suahasil menjelaskan, hal tersebut tecermin dari perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara selama lima tahun terakhir yang menunjukan tren penurunan.
“Tren yang menurun tersebut menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” tandasnya.
Berdasarkan paparannya, pada 2021, rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi mencapai 1,06 persen. Angka ini menurun menjadi 0,91 persen pada 2022, lalu kembali turun ke 0,77 persen pada 2023.
Meski sempat naik ke 0,82 persen pada 2024, rasio tersebut ditargetkan turun signifikan menjadi 0,33 persen pada 2025.
Target Penerimaan Meningkat hingga Rp3.000 Triliun
Pada saat yang sama, penerimaan negara naik dari Rp2.011,3 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp2.635,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp2.783,9 triliun pada 2023.
Lalu pada 2024, penerimaan negara naik lagi menjadi Rp2.850,6 triliun, dan pada 2025 ditargetkan mencapai Rp3.004,5 triliun.
“Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi,” pungkas Suahasil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, stabilitas sektor keuangan, ekonomi domestik, serta pergerakan harga komoditas.
Anggaran Kemenkeu terhadap APBN Turun
Selain itu, Suahasil juga menunjukkan indikator lain dari efisiensi, yakni perbandingan anggaran BA015 Kemenkeu terhadap total belanja negara dalam APBN.
Pada 2025, belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun, sementara anggaran Kemenkeu hanya sekitar 1,03 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni 1,21 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.359,77 triliun.
Suahasil menambahkan, sebelum efisiensi diberlakukan secara luas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemenkeu telah lebih dulu menerapkan efisiensi sejak pandemi Covid-19.
Total efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu dari 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp2,82 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari pengendalian belanja birokrasi, seperti alat tulis kantor, souvenir, konsinyering, dan honorarium.
Budaya efisiensi ini, kata Suahasil, akan terus diperkuat melalui disiplin anggaran dan diperluas pada 2026, termasuk dalam pengendalian belanja birokrasi di berbagai lini. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail Program“Penerapan efisiensi anggaran ini dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN pengelolaan pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” ujar Suahasil dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Senin, 14 Juli 2025.
Suahasil menjelaskan, hal tersebut tecermin dari perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara selama lima tahun terakhir yang menunjukan tren penurunan.
“Tren yang menurun tersebut menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” tandasnya.
Berdasarkan paparannya, pada 2021, rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi mencapai 1,06 persen. Angka ini menurun menjadi 0,91 persen pada 2022, lalu kembali turun ke 0,77 persen pada 2023.
Meski sempat naik ke 0,82 persen pada 2024, rasio tersebut ditargetkan turun signifikan menjadi 0,33 persen pada 2025.
Target Penerimaan Meningkat hingga Rp3.000 Triliun
Pada saat yang sama, penerimaan negara naik dari Rp2.011,3 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp2.635,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp2.783,9 triliun pada 2023.
Lalu pada 2024, penerimaan negara naik lagi menjadi Rp2.850,6 triliun, dan pada 2025 ditargetkan mencapai Rp3.004,5 triliun.
“Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi,” pungkas Suahasil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, stabilitas sektor keuangan, ekonomi domestik, serta pergerakan harga komoditas.
Anggaran Kemenkeu terhadap APBN Turun
Selain itu, Suahasil juga menunjukkan indikator lain dari efisiensi, yakni perbandingan anggaran BA015 Kemenkeu terhadap total belanja negara dalam APBN.
Pada 2025, belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun, sementara anggaran Kemenkeu hanya sekitar 1,03 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni 1,21 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.359,77 triliun.
Suahasil menambahkan, sebelum efisiensi diberlakukan secara luas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemenkeu telah lebih dulu menerapkan efisiensi sejak pandemi Covid-19.
Total efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu dari 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp2,82 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari pengendalian belanja birokrasi, seperti alat tulis kantor, souvenir, konsinyering, dan honorarium.
Budaya efisiensi ini, kata Suahasil, akan terus diperkuat melalui disiplin anggaran dan diperluas pada 2026, termasuk dalam pengendalian belanja birokrasi di berbagai lini. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
103 Kopdes Merah Putih Siap Diresmikan Prabowo di Klaten 21 Juli 2025
Klaten – Sebanyak 18 Kementerian/ Lembaga (K/L) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Klaten, Jawa Tengah, menggelar persiapan peluncuran program 80.000 unit Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang akan dilakukan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara peluncuran dijadwalkan berlangsung di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes Merah Putih hampir mencapai tahap final.
Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih percontohan (mockup) dipastikan telah siap untuk diperkenalkan kepada publik secara serentak melalui platform daring.
Melalui percontohan ini, Kopdes lainnya diharapkan dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi pada masa mendatang.
“Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes Merah Putih secara utuh,” ujar Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih, di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu, 13 Juli 2025.
Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menkop didampingi oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi.
Turut hadir pula Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya dalam Kabinet Merah Putih.
Bukan Koperasi Biasa
Menkop Budi Arie menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa, melainkan dirancang sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa. Koperasi ini akan mengelola dan menyalurkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Kopdes ini akan memiliki unit usaha lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.
Bahkan, Kopdes juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi dan pupuk bersubsidi.
“Kehadiran koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” sambung Menkop Budi.
Didukung Lembaga Pembiayaan Nasional
Dijelaskan bahwa 103 percontohan Kopdes Merah Putih ini tidak berdiri sendiri. Program ini turut didukung oleh sejumlah lembaga pembiayaan nasional seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Skema pembiayaan dirancang agar koperasi dapat mengakses dana dengan mudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha.
Pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih ini nantinya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui LPDB, Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.
“Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Sudah Terbentuk 81.000 Lebih Kopdes Secara Nasional
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramMenteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa persiapan peluncuran program Kopdes Merah Putih hampir mencapai tahap final.
Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih percontohan (mockup) dipastikan telah siap untuk diperkenalkan kepada publik secara serentak melalui platform daring.
Melalui percontohan ini, Kopdes lainnya diharapkan dapat mereplikasi ekosistem yang telah dibentuk demi memperlancar operasionalisasi pada masa mendatang.
“Satgas (Satuan Tugas) Nasional telah menentukan 103 titik percontohan yang tersebar di seluruh provinsi, titik-titik ini menjadi model awal penerapan Kopdes Merah Putih secara utuh,” ujar Menkop Budi Arie usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih, di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu, 13 Juli 2025.
Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menkop didampingi oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi.
Turut hadir pula Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya dalam Kabinet Merah Putih.
Bukan Koperasi Biasa
Menkop Budi Arie menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa, melainkan dirancang sebagai pusat layanan ekonomi rakyat di desa. Koperasi ini akan mengelola dan menyalurkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Kopdes ini akan memiliki unit usaha lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik.
Bahkan, Kopdes juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi dan pupuk bersubsidi.
“Kehadiran koperasi ini akan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Kita ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional,” sambung Menkop Budi.
Didukung Lembaga Pembiayaan Nasional
Dijelaskan bahwa 103 percontohan Kopdes Merah Putih ini tidak berdiri sendiri. Program ini turut didukung oleh sejumlah lembaga pembiayaan nasional seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Skema pembiayaan dirancang agar koperasi dapat mengakses dana dengan mudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha.
Pembiayaan bagi Kopdes Merah Putih ini nantinya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Khusus pembiayaan yang nantinya akan diberikan melalui LPDB, Koperasi diwajibkan memiliki usaha riil dan produktif.
“Yang penting ada usaha yang jelas dan rencana bisnis yang realistis. Kita ingin pastikan setiap dana yang turun bisa berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Sudah Terbentuk 81.000 Lebih Kopdes Secara Nasional
Hingga 13 Juli 2025, secara nasional saat ini sudah terbentuk 81.147 Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.888 koperasi telah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum RI. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
Aliran Modal Asing Keluar RI Rp7,90 Triliun di Pertengahan Juli 2025
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, pada minggu kedua Juli 2025, terjadi aliran modal asing keluar (capital outflow) dari Indonesia sebesar Rp7,90 triliun.
Berdasarkan data transaksi BI pada periode 7 hingga 10 Juli 2025, investor nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat melakukan penjualan neto senilai Rp7,90 triliun.
Aliran modal asing keluar tercatat terjadi di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pasar saham, dan Surat Berharga Negara (SBN).
“Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI, Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.
Sementara itu, premi risiko investasi Indonesia atau credit default swaps (CDS) tenor 5 tahun tercatat stabil di level 73,03 basis poin (bps) per 10 Juli 2025, sedikit turun dibandingkan 73,74 bps pada 4 Juli 2025.
Secara kumulatif, sepanjang 2025 hingga 10 Juli, nonresiden tercatat melakukan jual neto sebesar Rp56,24 triliun di pasar saham dan Rp35,08 triliun di SRBI. Sementara itu, mereka masih mencatatkan beli neto sebesar Rp59,27 triliun di SBN.
Selain itu, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar 7 sampai 11 Juli 2025. Tercatat, nilai tukar per Kamis, 10 Juli 2025, rupiah ditutup di level (bid) Rp16.215 per dolar AS, dan dibuka pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada Jumat, 11 Juli.
Lalu, yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke level 6,56 persen pada Kamis, 10 Juli dan stabil di level 6,56 persen pada Jumat, 11 Juli.
Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) menguat ke level 97,65 dan yield UST (US Treasury) dengan tenor 10 tahun naik ke level 4,350 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramBerdasarkan data transaksi BI pada periode 7 hingga 10 Juli 2025, investor nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat melakukan penjualan neto senilai Rp7,90 triliun.
Aliran modal asing keluar tercatat terjadi di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pasar saham, dan Surat Berharga Negara (SBN).
“Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI, Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.
Sementara itu, premi risiko investasi Indonesia atau credit default swaps (CDS) tenor 5 tahun tercatat stabil di level 73,03 basis poin (bps) per 10 Juli 2025, sedikit turun dibandingkan 73,74 bps pada 4 Juli 2025.
Secara kumulatif, sepanjang 2025 hingga 10 Juli, nonresiden tercatat melakukan jual neto sebesar Rp56,24 triliun di pasar saham dan Rp35,08 triliun di SRBI. Sementara itu, mereka masih mencatatkan beli neto sebesar Rp59,27 triliun di SBN.
Selain itu, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar 7 sampai 11 Juli 2025. Tercatat, nilai tukar per Kamis, 10 Juli 2025, rupiah ditutup di level (bid) Rp16.215 per dolar AS, dan dibuka pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada Jumat, 11 Juli.
Lalu, yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke level 6,56 persen pada Kamis, 10 Juli dan stabil di level 6,56 persen pada Jumat, 11 Juli.
Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) menguat ke level 97,65 dan yield UST (US Treasury) dengan tenor 10 tahun naik ke level 4,350 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
Berikut 5 Arah Kebijakan OJK Dongkrak Pertumbuhan Perbankan Syariah
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat lima arah kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, di dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah, OJK memiliki lima arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kapasitas sekaligus keunikan model bisnis perbankan syariah.
Pertama, kata Dian, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah melalui langkah berbagai langkah kebijakan seperti, konsolidasi bank syariah, serta penguatan unit usaha syariah (UUS) dengan melakukan spin-off sesuai ketentuan yang telah diterbitkan pada tahun lalu.
“Dan juga peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk, dengan harapan agar industri perbankan syariah itu dapat menjadi lebih kokoh dan tangguh menghadapi tantangan,” kata Dian dalam konferensi pers RDK, dikutip, Jumat 11 Juli 2025.
Kedua, akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Dian menyebut daya saing perbankan ke depan akan sangat ditentukan oleh kapasitas teknologi informasi atau IT, sehingga perbankan syariah perlu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi terhadap bisnisnya.
“Upaya ini akan difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan teknologi informasi perbankan syariah secara menyeluruh serta akselerasi digitalisasi layan perbankan syariah. Dengan adopsi teknologi yang barusan saya sebut sebagai sangat canggih, perbankan syariah juga akan dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien dan inovatif bagi nasabahnya,” imbuhnya.
Ketiga, penguatan karakteristik perbankan syariah yang dilakukan melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat data dan mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk penyusunan strategi.
Keempat, peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional melalui upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi hingga mendorong peran bank syariah di sektor UMKM.
“Serta penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, termasuk kontribusi perbankan syariah terhadap industri halal,” paparnya.
Terakhir, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan bank syariah. Dalam hal ini, OJK telah menerbitkan sejumlah aturan untuk memperkuat perbankan syariah di masa depan.
“Kelima pilar tersebut tentu harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan visi, yaitu mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Detail ProgramKepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, di dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah, OJK memiliki lima arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kapasitas sekaligus keunikan model bisnis perbankan syariah.
Pertama, kata Dian, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah melalui langkah berbagai langkah kebijakan seperti, konsolidasi bank syariah, serta penguatan unit usaha syariah (UUS) dengan melakukan spin-off sesuai ketentuan yang telah diterbitkan pada tahun lalu.
“Dan juga peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk, dengan harapan agar industri perbankan syariah itu dapat menjadi lebih kokoh dan tangguh menghadapi tantangan,” kata Dian dalam konferensi pers RDK, dikutip, Jumat 11 Juli 2025.
Kedua, akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Dian menyebut daya saing perbankan ke depan akan sangat ditentukan oleh kapasitas teknologi informasi atau IT, sehingga perbankan syariah perlu memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi terhadap bisnisnya.
“Upaya ini akan difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan teknologi informasi perbankan syariah secara menyeluruh serta akselerasi digitalisasi layan perbankan syariah. Dengan adopsi teknologi yang barusan saya sebut sebagai sangat canggih, perbankan syariah juga akan dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien dan inovatif bagi nasabahnya,” imbuhnya.
Ketiga, penguatan karakteristik perbankan syariah yang dilakukan melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat data dan mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk penyusunan strategi.
Keempat, peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional melalui upaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi hingga mendorong peran bank syariah di sektor UMKM.
“Serta penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, termasuk kontribusi perbankan syariah terhadap industri halal,” paparnya.
Terakhir, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan bank syariah. Dalam hal ini, OJK telah menerbitkan sejumlah aturan untuk memperkuat perbankan syariah di masa depan.
“Kelima pilar tersebut tentu harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan visi, yaitu mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
~category_2_name~
Lesunya Kredit UMKM Didominasi Segmen Mikro, Ini Datanya
Jakarta – Bank Indonesia (BI) merilis data pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh 1,9 persen secara year-on-year (YoY) pada Mei 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 2,3 persen YoY.
Hal itu menandakan masih lemahnya penyaluran kredit UMKM menjelang akhir semester I 2025.
Sedangkan dari segi penggunaan, aktivitas investasi tumbuh 5,3 persen YoY pada Mei 2025, lebih rendah dibandingkan April 2025 yang meningkat 6,5 persen YoY.
Sementara itu, kredit untuk modal kerja naik 0,6 persen YoY pada Mei 2025.
Manajemen Panin Sekuritas menilai, pelemahan pertumbuhan UMKM terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya daya beli masyarakat, serta sikap hati-hati terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.
“Ke depan, pertumbuhan kredit UMKM akan bergantung pada beberapa stimulus ekonomi pemerintah seperti bansos dan subsidi pajak UMKM,” tulis Manajemen dalam risetnya di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Di samping itu, pelemahan penyaluran kredit UMKM juga dipengaruhi oleh kinerja kredit skala mikro yang melemah 1,9 persen YoY.
Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang turun 2,5 persen YoY. Padahal, kredit skala mikro berkontribusi sebesar 44,7 persen dari total kredit UMKM.
Sementara itu, segmen menengah juga melemah sebesar 1 persen YoY pada Mei 2025.
Sebaliknya, segmen kecil justru menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 9,6 persen YoY, naik dari April 2025 yang tumbuh 9,5 persen YoY.
Total Kredit Nasional Tumbuh
Adapun secara keseluruhan, kredit per Mei 2025 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tumbuh 8,43 persen YoY, sedikit melambat dari April 2025 yang mencatatkan pertumbuhan 8,88 persen. Total kredit mencapai Rp7.997,63 triliun.
Meski pertumbuhan melambat, kualitas kredit tetap terjaga. Rasio Non-performing Loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,29 persen, meningkat tipis dari April 2025 yang sebesar 2,24 persen.
Sementara, NPL net berada di angka 0,85 persen, naik dari dari April 2025 sebesar 0,83 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramHal itu menandakan masih lemahnya penyaluran kredit UMKM menjelang akhir semester I 2025.
Sedangkan dari segi penggunaan, aktivitas investasi tumbuh 5,3 persen YoY pada Mei 2025, lebih rendah dibandingkan April 2025 yang meningkat 6,5 persen YoY.
Sementara itu, kredit untuk modal kerja naik 0,6 persen YoY pada Mei 2025.
Manajemen Panin Sekuritas menilai, pelemahan pertumbuhan UMKM terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya daya beli masyarakat, serta sikap hati-hati terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.
“Ke depan, pertumbuhan kredit UMKM akan bergantung pada beberapa stimulus ekonomi pemerintah seperti bansos dan subsidi pajak UMKM,” tulis Manajemen dalam risetnya di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Di samping itu, pelemahan penyaluran kredit UMKM juga dipengaruhi oleh kinerja kredit skala mikro yang melemah 1,9 persen YoY.
Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang turun 2,5 persen YoY. Padahal, kredit skala mikro berkontribusi sebesar 44,7 persen dari total kredit UMKM.
Sementara itu, segmen menengah juga melemah sebesar 1 persen YoY pada Mei 2025.
Sebaliknya, segmen kecil justru menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 9,6 persen YoY, naik dari April 2025 yang tumbuh 9,5 persen YoY.
Total Kredit Nasional Tumbuh
Adapun secara keseluruhan, kredit per Mei 2025 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tumbuh 8,43 persen YoY, sedikit melambat dari April 2025 yang mencatatkan pertumbuhan 8,88 persen. Total kredit mencapai Rp7.997,63 triliun.
Meski pertumbuhan melambat, kualitas kredit tetap terjaga. Rasio Non-performing Loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,29 persen, meningkat tipis dari April 2025 yang sebesar 2,24 persen.
Sementara, NPL net berada di angka 0,85 persen, naik dari dari April 2025 sebesar 0,83 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
POJK Pembiayaan UMKM Ditargetkan Terbit Agustus 2025, Ini Tujuannya
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru terkait pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit ke segmen UMKM.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK telah melakukan sosialisasi POJK anyar tersebut, tentang akses pembiayaan UMKM pada 20 Juni 2025 lalu.
“Rancangan POJK dan Akses Pembiayaan bagi UMKM atau RPOJK UMKM secara umum itu telah selesai disusun dan dalam tahap finalisasi melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum sebelum dilakukan pengundangan,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, untuk periode Juni 2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 8 Juli 2025.
Dian berharap regulasi tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada Agustus 2025. Menurutnya, percepatan aturan ini penting karena pertumbuhan kredit UMKM masih menunjukkan tren kontraksi.
Hingga Mei 2025, penyaluran kredit UMKM hanya tumbuh sebesar 1,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), menjadi Rp1.401,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,3 persen YoY.
Meski demikian, Dian tetap optimistis kredit UMKM masih berpotensi untuk tumbuh positif hingga akhir 2025.
“Meskipun secara year-to-date (YtD) penyaluran kredit UMKM masih mengalami kontraksi hingga Mei 2025, kita melihat kita masih ada optimisme bahwa kredit UMKM itu akan mengalami pertumbuhan positif pada akhir tahun ini,” ujarnya.
Dian menyampaikan, optimisme itu juga sejalan dengan rencana bisnis bank (RBB) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit UMKM akan kembali meningkat pada akhir tahun. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramKepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK telah melakukan sosialisasi POJK anyar tersebut, tentang akses pembiayaan UMKM pada 20 Juni 2025 lalu.
“Rancangan POJK dan Akses Pembiayaan bagi UMKM atau RPOJK UMKM secara umum itu telah selesai disusun dan dalam tahap finalisasi melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum sebelum dilakukan pengundangan,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, untuk periode Juni 2025 yang digelar secara virtual, Selasa, 8 Juli 2025.
Dian berharap regulasi tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada Agustus 2025. Menurutnya, percepatan aturan ini penting karena pertumbuhan kredit UMKM masih menunjukkan tren kontraksi.
Hingga Mei 2025, penyaluran kredit UMKM hanya tumbuh sebesar 1,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), menjadi Rp1.401,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,3 persen YoY.
Meski demikian, Dian tetap optimistis kredit UMKM masih berpotensi untuk tumbuh positif hingga akhir 2025.
“Meskipun secara year-to-date (YtD) penyaluran kredit UMKM masih mengalami kontraksi hingga Mei 2025, kita melihat kita masih ada optimisme bahwa kredit UMKM itu akan mengalami pertumbuhan positif pada akhir tahun ini,” ujarnya.
Dian menyampaikan, optimisme itu juga sejalan dengan rencana bisnis bank (RBB) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit UMKM akan kembali meningkat pada akhir tahun. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Global
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Meski begitu, OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan 2026.
Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan.
Kemudian, ketidakpastian perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara.
Di sisi lain, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan timur-tengah seiring terjadinya Perang Israel dan Iran, disusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Namun, tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan.
“Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakhiran sebelumnya. Hal ini mendorong kebijakan fiskal dan moneter global yang lebih akomodatif,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK, Selasa, 8 Juli 2025.
Di AS, kata Mahendra, meski outlook pertumbuhan ekonomi diturunkan, Bank Sentral Amerika atau The Fed masih belum menurunkan suku bunga dan mempertahankannya di kisaran 4,25 persen sampai 4,5 persen. Sebab, the Fed tengah menunggu kejelasan kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi.
Sementara itu, perekonomian domestik masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun, dengan inflasi inti tercatat termoderasi di level 2,37 persen.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan pada Mei 2025 mencatatkan surplus cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya.
Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan, terutama didorong oleh pertumbuhan positif pada ekspor produk pertanian dan manufaktur dalam tiga bulan terakhir.
“Peningkatan ini berhasil mengimbangi penurunan yang terjadi pada ekspor produk pertambangan dan komoditas lainnya,” jelasnya.
Dalam hal ini, OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan kinerja debitur sektor riil yang memiliki exposure terhadap risiko terkait.
Di samping itu, kata Mahendra, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan.
“Ini diharapkan mampu mengambil langkah antisipatif untuk memitigasi potensi peningkatan risiko,” tutupnya (*)
Editor: Galih Pratama
Detail ProgramMeski begitu, OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan 2026.
Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan.
Kemudian, ketidakpastian perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara.
Di sisi lain, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan timur-tengah seiring terjadinya Perang Israel dan Iran, disusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Namun, tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan.
“Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakhiran sebelumnya. Hal ini mendorong kebijakan fiskal dan moneter global yang lebih akomodatif,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK, Selasa, 8 Juli 2025.
Di AS, kata Mahendra, meski outlook pertumbuhan ekonomi diturunkan, Bank Sentral Amerika atau The Fed masih belum menurunkan suku bunga dan mempertahankannya di kisaran 4,25 persen sampai 4,5 persen. Sebab, the Fed tengah menunggu kejelasan kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi.
Sementara itu, perekonomian domestik masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun, dengan inflasi inti tercatat termoderasi di level 2,37 persen.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan pada Mei 2025 mencatatkan surplus cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya.
Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan, terutama didorong oleh pertumbuhan positif pada ekspor produk pertanian dan manufaktur dalam tiga bulan terakhir.
“Peningkatan ini berhasil mengimbangi penurunan yang terjadi pada ekspor produk pertambangan dan komoditas lainnya,” jelasnya.
Dalam hal ini, OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan kinerja debitur sektor riil yang memiliki exposure terhadap risiko terkait.
Di samping itu, kata Mahendra, OJK juga meminta lembaga jasa keuangan untuk melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan.
“Ini diharapkan mampu mengambil langkah antisipatif untuk memitigasi potensi peningkatan risiko,” tutupnya (*)
Editor: Galih Pratama
~category_2_name~
Kredit Macet Tertinggi Sejak Awal 2025, Ini Analisis Panin Sekuritas
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) gross pada Mei 2025 mengalami kenaikan menjadi 2,29 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,24 persen.
Kenaikan kredit macet tersebut terjadi di tengah melambatnya pertumbuhan kredit pada Mei 2025 yang hanya naik 8,43 persen secara year-on-year (YoY), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 12,15 persen.
Di sisi lain, posisi Loan at Risk (LAR) juga tercatat naik ke level 9,93 persen pada Mei 2025, dari 9,92 persen pada April 2025. Posisi NPL dan LAR ini merupakan yang tertinggi sejak awal 2025.
Manajemen Panin Sekuritas mencermati bahwa kenaikan NPL dan LAR ke posisi tertinggi itu mengindikasikan meningkatnya risiko kredit sejak awal 2025, seiring tekanan likuiditas dan lemahnya daya beli masyarakat.
“Di sisi lain, kami melihat pelemahan kualitas kredit juga ditopang oleh NPL sektor rumah tangga yang naik ke level 2,43 persen dari April 25 2,33 persen dan juga NPL KPR yang meningkat ke level 3,24 persen dari April 2025 3,13 persen,” ujar Manajemen dalam risetnya di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Sehingga ke depannya, perbaikan kualitas kredit akan dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI), serta keberlanjutan stimulus fiskal yang diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Adapun suku bunga BI masih kembali ditahan pada posisi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Juni 2025. Sementara suku bunga deposite facility berada di level 4,75 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,25 persen.
Selain itu, BI juga terus mendorong agar suku bunga kredit perbankan menurun, sehingga penyaluran kredit atau pembiayaan dapat kembali meningkat guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan respons kebijakan moneter, termasuk dengan mengoptimalkan strategi operasi moneter pro pasar. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramKenaikan kredit macet tersebut terjadi di tengah melambatnya pertumbuhan kredit pada Mei 2025 yang hanya naik 8,43 persen secara year-on-year (YoY), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 12,15 persen.
Di sisi lain, posisi Loan at Risk (LAR) juga tercatat naik ke level 9,93 persen pada Mei 2025, dari 9,92 persen pada April 2025. Posisi NPL dan LAR ini merupakan yang tertinggi sejak awal 2025.
Manajemen Panin Sekuritas mencermati bahwa kenaikan NPL dan LAR ke posisi tertinggi itu mengindikasikan meningkatnya risiko kredit sejak awal 2025, seiring tekanan likuiditas dan lemahnya daya beli masyarakat.
“Di sisi lain, kami melihat pelemahan kualitas kredit juga ditopang oleh NPL sektor rumah tangga yang naik ke level 2,43 persen dari April 25 2,33 persen dan juga NPL KPR yang meningkat ke level 3,24 persen dari April 2025 3,13 persen,” ujar Manajemen dalam risetnya di Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Sehingga ke depannya, perbaikan kualitas kredit akan dipengaruhi oleh arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI), serta keberlanjutan stimulus fiskal yang diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat.
Adapun suku bunga BI masih kembali ditahan pada posisi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Juni 2025. Sementara suku bunga deposite facility berada di level 4,75 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,25 persen.
Selain itu, BI juga terus mendorong agar suku bunga kredit perbankan menurun, sehingga penyaluran kredit atau pembiayaan dapat kembali meningkat guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan respons kebijakan moneter, termasuk dengan mengoptimalkan strategi operasi moneter pro pasar. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
Aliran Modal Asing Masuk RI Rp10,79 Triliun di Awal Juli 2025
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk atau capital inflow dari Indonesia senilai Rp10,79 triliun pada awal Juli 2025.
Berdasarkan data transaksi yang dihimpun BI periode 30 Juni hingga 3 Juli 2025, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp10,79 triliun.
Aliran modal asing di awal Juli 2025, mencatatkan aliran modal asing masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Sementara di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan saham tercatat aliran modal keluar.
“Terdiri dari jual neto sebesar Rp2,31 triliun di pasar saham, dan Rp2,04 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp15,14 triliun di pasar SBN,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dikutip 7 Juli 2025.
Sementara itu, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun turun ke level 74,60 bps per 3 Juli 2025, dibandingkan dengan 77,60 bps per 27 Juni 2025.
Dengan demikian, selama 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 3 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp52,95 triliun di pasar saham dan Rp34,72 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp53,07 triliun di pasar SBN.
Selain itu, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar pada 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Tercatat, nilai tukar per hari Kamis (3/7), rupiah ditutup di level (bid) Rp16.185 per dolar AS, dan dibuka pada level (bid) Rp16.200 per dolar AS pada Jumat (4/7).
Lalu, yield SBN 10 tahun turun ke level 6,59 persen pada Kamis (3/7) dan stabil di level 6,60 persen pada Jumat (4/7).
Sementara untuk indeks dolar (DXY) menurun ke level 97,18 dan yield UST (US Treasury) dengan tenor 10 tahun naik ke level 4,346 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Detail ProgramBerdasarkan data transaksi yang dihimpun BI periode 30 Juni hingga 3 Juli 2025, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp10,79 triliun.
Aliran modal asing di awal Juli 2025, mencatatkan aliran modal asing masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Sementara di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan saham tercatat aliran modal keluar.
“Terdiri dari jual neto sebesar Rp2,31 triliun di pasar saham, dan Rp2,04 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp15,14 triliun di pasar SBN,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dikutip 7 Juli 2025.
Sementara itu, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun turun ke level 74,60 bps per 3 Juli 2025, dibandingkan dengan 77,60 bps per 27 Juni 2025.
Dengan demikian, selama 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 3 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp52,95 triliun di pasar saham dan Rp34,72 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp53,07 triliun di pasar SBN.
Selain itu, BI juga melaporkan perkembangan nilai tukar pada 30 Juni sampai 4 Juli 2025. Tercatat, nilai tukar per hari Kamis (3/7), rupiah ditutup di level (bid) Rp16.185 per dolar AS, dan dibuka pada level (bid) Rp16.200 per dolar AS pada Jumat (4/7).
Lalu, yield SBN 10 tahun turun ke level 6,59 persen pada Kamis (3/7) dan stabil di level 6,60 persen pada Jumat (4/7).
Sementara untuk indeks dolar (DXY) menurun ke level 97,18 dan yield UST (US Treasury) dengan tenor 10 tahun naik ke level 4,346 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
~category_2_name~
Jaga Ketenangan dan Kenyamanan Nasabah, LPS Terus Perkuat Sistem Teknologi dan Informasi
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyampaikan paparan saat acara temu media di Jakarta, terkait ketahanan siber dan keandalan sistem teknologi dan informasinya yang dimiliki LPS.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa berbincang dengan Direktur Group Sistem Informasi LPS Monang Siringoringo (kiri) saat meninjau ruangan Network Security Operation Center (NSOC) di Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.
Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan yang terpenting demi menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah, LPS senantiasa memperkuat ketahanan sibernya dengan jalan terus meningkatkan keandalan sistem teknologi dan informasinya. LPS terus memastikan bahwa seluruh sistem dan informasi yang dimiliki dapat terproteksi dari berbagai potensi serangan yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
Detail ProgramKetua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa berbincang dengan Direktur Group Sistem Informasi LPS Monang Siringoringo (kiri) saat meninjau ruangan Network Security Operation Center (NSOC) di Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.
Dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan yang terpenting demi menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah, LPS senantiasa memperkuat ketahanan sibernya dengan jalan terus meningkatkan keandalan sistem teknologi dan informasinya. LPS terus memastikan bahwa seluruh sistem dan informasi yang dimiliki dapat terproteksi dari berbagai potensi serangan yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
~category_2_name~
OJK Susun POJK Baru Gantikan SEOJK 7/2025 soal Asuransi Kesehatan
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Regulasi ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI bersama OJK pada 30 Juni 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menyatakan, ketentuan mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan nantinya akan berlaku secara efektif setelah POJK tersebut diterbitkan.
“Sehingga nantinya dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan cakupan pengaturan yang lebih menyeluruh,” ujar Ismail dalam keterangan resmi dikutip, Jumat, 4 Juli 2025.
Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026 akan ditunda, dan akan diatur kembali dalam POJK yang akan disusun.
“Penyusunan POJK ini bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan,” imbuhnya.
Manfaat bagi Seluruh Pihak
Pada saat yang sama, POJK ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak di dalam ekosistem asuransi kesehatan, termasuk masyarakat sebagai pemegang polis atau tertanggung, perusahaan asuransi dan fasilitas layanan kesehatan.
OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang adil, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan.
Polemik Co-Payment Jadi Pertimbangan
Sebagaimana diketahui, dalam rapat antara OJK dan Komisi XI DPR RI, disepakati penundaan pelaksanaan skema co-payment dalam SEOJK 7/2025.
Penundaan itu muncul setelah Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa kebijakan co-payment dalam SEOJK 7/2025 telah menimbulkan banyak pertanyaan dan polemik di masyarakat. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramPelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi menyatakan, ketentuan mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan nantinya akan berlaku secara efektif setelah POJK tersebut diterbitkan.
“Sehingga nantinya dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan cakupan pengaturan yang lebih menyeluruh,” ujar Ismail dalam keterangan resmi dikutip, Jumat, 4 Juli 2025.
Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK 7/2025) yang sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026 akan ditunda, dan akan diatur kembali dalam POJK yang akan disusun.
“Penyusunan POJK ini bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dalam penyelenggaraan produk asuransi kesehatan,” imbuhnya.
Manfaat bagi Seluruh Pihak
Pada saat yang sama, POJK ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak di dalam ekosistem asuransi kesehatan, termasuk masyarakat sebagai pemegang polis atau tertanggung, perusahaan asuransi dan fasilitas layanan kesehatan.
OJK menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang adil, transparan, dan tumbuh secara berkelanjutan.
Polemik Co-Payment Jadi Pertimbangan
Sebagaimana diketahui, dalam rapat antara OJK dan Komisi XI DPR RI, disepakati penundaan pelaksanaan skema co-payment dalam SEOJK 7/2025.
Penundaan itu muncul setelah Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai bahwa kebijakan co-payment dalam SEOJK 7/2025 telah menimbulkan banyak pertanyaan dan polemik di masyarakat. (*)
Editor: Yulian Saputra
~category_2_name~
Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Dinilai Tak Signifikan Picu Inflasi
Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi isu sensitif yang memicu perdebatan di masyarakat. Bukan tanpa sebab, kenaikan harga BBM ikut memicu inflasi yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan, kenaikan harga BBM, baik subsidi dan non-subsidi dapat menimbulkan inflasi. Namun, dampaknya dinilai masih terbatas.
“Dampak kenaikan Pertamax ataupun BBM non-subsidi lainnya ke inflasi sangat terbatas jika kita melihat porsinya yang tidak sebesar Pertalite,” katanya, saat dihubungi Infobanknews, Kamis, 3 Juli 2025.
Ia menilai, dampak minim kenaikan BBM non-subsidi seperti Pertamax tidak akan begitu dirasakan oleh masyarakat. Apalagi pembeli BBM non-subsidi tergolong ‘segmented’, sehingga kenaikan Rp100-Rp500 per liter dinilai tidak begitu dipermasalahkan.
Akan tetapi, menurutnya, apabila selisih harga kenaikan BBM terlalu lebar, masyarakat kemungkinan akan bermigrasi ke Pertalite. Hal ini merupakan sifat alamiah konsumen, di mana harga yang jauh lebih murah cenderung lebih dipilih.
“Tapi dalam kasus Pertamax ini, nampaknya pengaruhnya cukup terbatas karena pengguna Pertamax sebagian besar sudah segmented yang mereka sudah tidak membandingkan antara Pertamax dengan Pertalite namun dengan BBM sejenis merek lain,” jelasnya.
Pertamax Tak Termasuk BBM Penugasan
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pertamax tidak termasuk dalam kategori BBM penugasan. Oleh karena itu, saat harga minyak dunia naik, harga Pertamax juga ikut menyesuaikan.
“Bagi Pertamina sendiri, kenaikan harga Pertamax nampaknya memang menunggu waktu saja karena saya lihat pergerakannya relatif stabil di saat BBM sejenis Pertamax merek lain naik turun harganya,” bebernya.
Dengan kenaikan ini, menurut dia, Pertamina kemungkinan akan mendapatkan rasionalisasi harga Pertamax.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang mengikuti adalah ketersediaan Pertalite yang harus dijaga, karena permintaannya berpotensi meningkat, meskipun tidak signifikan.
“Tapi yang jelas harus tersedia. Itu yang penting,” tegasnya.
Harga BBM Non-Subsidi Resmi Naik
Diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2025. Harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia kompak naik pada hari tersebut.
Berdasarkan laman resmi perusahaan, Selasa, 1 Juli 2025, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.100 per liter.
Harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) juga naik, dari Rp13.050 per liter menjadi Rp13.500 per liter. Sementara itu, harga Dexlite (CN 51) naik dari Rp13.000 per liter menjadi Rp13.320 per liter.
Selain itu, harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp12.740 per liter menjadi Rp13.650 per liter. (*)
Editor: Yulian Saputra
Detail ProgramMenanggapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan, kenaikan harga BBM, baik subsidi dan non-subsidi dapat menimbulkan inflasi. Namun, dampaknya dinilai masih terbatas.
“Dampak kenaikan Pertamax ataupun BBM non-subsidi lainnya ke inflasi sangat terbatas jika kita melihat porsinya yang tidak sebesar Pertalite,” katanya, saat dihubungi Infobanknews, Kamis, 3 Juli 2025.
Ia menilai, dampak minim kenaikan BBM non-subsidi seperti Pertamax tidak akan begitu dirasakan oleh masyarakat. Apalagi pembeli BBM non-subsidi tergolong ‘segmented’, sehingga kenaikan Rp100-Rp500 per liter dinilai tidak begitu dipermasalahkan.
Akan tetapi, menurutnya, apabila selisih harga kenaikan BBM terlalu lebar, masyarakat kemungkinan akan bermigrasi ke Pertalite. Hal ini merupakan sifat alamiah konsumen, di mana harga yang jauh lebih murah cenderung lebih dipilih.
“Tapi dalam kasus Pertamax ini, nampaknya pengaruhnya cukup terbatas karena pengguna Pertamax sebagian besar sudah segmented yang mereka sudah tidak membandingkan antara Pertamax dengan Pertalite namun dengan BBM sejenis merek lain,” jelasnya.
Pertamax Tak Termasuk BBM Penugasan
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pertamax tidak termasuk dalam kategori BBM penugasan. Oleh karena itu, saat harga minyak dunia naik, harga Pertamax juga ikut menyesuaikan.
“Bagi Pertamina sendiri, kenaikan harga Pertamax nampaknya memang menunggu waktu saja karena saya lihat pergerakannya relatif stabil di saat BBM sejenis Pertamax merek lain naik turun harganya,” bebernya.
Dengan kenaikan ini, menurut dia, Pertamina kemungkinan akan mendapatkan rasionalisasi harga Pertamax.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang mengikuti adalah ketersediaan Pertalite yang harus dijaga, karena permintaannya berpotensi meningkat, meskipun tidak signifikan.
“Tapi yang jelas harus tersedia. Itu yang penting,” tegasnya.
Harga BBM Non-Subsidi Resmi Naik
Diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2025. Harga BBM di seluruh SPBU di Indonesia kompak naik pada hari tersebut.
Berdasarkan laman resmi perusahaan, Selasa, 1 Juli 2025, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp12.500 per liter, dari sebelumnya Rp12.100 per liter.
Harga BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) juga naik, dari Rp13.050 per liter menjadi Rp13.500 per liter. Sementara itu, harga Dexlite (CN 51) naik dari Rp13.000 per liter menjadi Rp13.320 per liter.
Selain itu, harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp12.740 per liter menjadi Rp13.650 per liter. (*)
Editor: Yulian Saputra