Services
Dalam pengembangan bisnis dan organisasi Infobank Institute didukung penuh oleh para konsultan berpengalaman yang sudah memiliki jam terbang tinggi di industri keuangan dan perbankan.
,
Diperlukan seorang credit analyst yang mengetahui proses perjalanan analisa kredit yang benar dan sesuai dengan tata cara yang sudah diatur. Credit Analyst yang kompeten akan mendukung keberlangsungan pemberian pinjaman dan dapat menjamin apa saja yang akan ditanggung sertra di dapatkan oleh bank atau Lembaga Keuangan di kemudian hari.
,
Proses penagihan hutang (debt collection) pada saat ini bukan hanya tugas staf atau team Collection. Dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini, staf operasional atau staf keuangan juga dihadapkan dengan tugas ini. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan ini, yang dilakukan bukan hanya sekedar menghubungi nasabah melalui telepon. Tidak seorang pun akan menganggap serius seorang staf/kolektor yang tidak siap, ragu-ragu atau terintimidasi pada saat melakukan pekerjaan ini.
Untuk alasan ini, perlu untuk terus ditingkatkan kemampuan Collection untuk dapat mencapai target Collection. Pelatihan NEGOTIATION SKILLS SPECIALY FOR COLLECTOR ini akan dibawakan oleh spesialis Collection yang berpengalaman, dan akan membekali Anda dengan strategi penagihan hutang yang tepat dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan nasabah. Dalam pelatihan ini akan di bahas konsep dan teknik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja Collection.
Untuk alasan ini, perlu untuk terus ditingkatkan kemampuan Collection untuk dapat mencapai target Collection. Pelatihan NEGOTIATION SKILLS SPECIALY FOR COLLECTOR ini akan dibawakan oleh spesialis Collection yang berpengalaman, dan akan membekali Anda dengan strategi penagihan hutang yang tepat dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan nasabah. Dalam pelatihan ini akan di bahas konsep dan teknik yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja Collection.
,
Tujuan Pelatihan
1. Workshop ini akan mengungkapkan perbedaan prinsip dan konsep PSAK 71 (IFRS 9) dengan prinsip PSAK 55
2. Untuk membahas secara detail Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan financial instrument sehingga dapat mencerminkan informasi yang lebih relevan dan handal sesuai dengan IFRS 9 (PSAK 71)
3. Memberikan pengetahuan yang up to date bagi peserta agar akuntansi financial intrumen yang selama ini dianggap sangat sulit dapat dipahami dengan baik. Juga akan mengetahui bagaimana praktek akuntansi yang dituntut oleh regulator
4. Peserta memahami dampak PSAK 71 dan menerapkannya dalam hal pembuatan laporan keuangan di perusahaannya.
1. Workshop ini akan mengungkapkan perbedaan prinsip dan konsep PSAK 71 (IFRS 9) dengan prinsip PSAK 55
2. Untuk membahas secara detail Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan financial instrument sehingga dapat mencerminkan informasi yang lebih relevan dan handal sesuai dengan IFRS 9 (PSAK 71)
3. Memberikan pengetahuan yang up to date bagi peserta agar akuntansi financial intrumen yang selama ini dianggap sangat sulit dapat dipahami dengan baik. Juga akan mengetahui bagaimana praktek akuntansi yang dituntut oleh regulator
4. Peserta memahami dampak PSAK 71 dan menerapkannya dalam hal pembuatan laporan keuangan di perusahaannya.
,
Tujuan Pelatihan
Dengan mengikuti training ini peserta diharapkan dapat:
· memahami aspek hukum untuk Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan legalitas kredit, pengikatan jaminan kredit dan penyelesaian kredit. Termasuk risiko hukum baik dari segi pidana maupun perdata.
· Memberikan panduan yang jelas kepada peserta pelatihan bagaimana melakukan tahap-tahap proses Kepailitan.
· Memberikan panduan yang lebih jelas dan terperinci bagaimana menyusun program manajemen penyelesaian perkreditan yang baik, sesuai dan memberikan keuntungan maksimal bagi perus-ahaan.
Dengan mengikuti training ini peserta diharapkan dapat:
· memahami aspek hukum untuk Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan legalitas kredit, pengikatan jaminan kredit dan penyelesaian kredit. Termasuk risiko hukum baik dari segi pidana maupun perdata.
· Memberikan panduan yang jelas kepada peserta pelatihan bagaimana melakukan tahap-tahap proses Kepailitan.
· Memberikan panduan yang lebih jelas dan terperinci bagaimana menyusun program manajemen penyelesaian perkreditan yang baik, sesuai dan memberikan keuntungan maksimal bagi perus-ahaan.
,
Dalam memberikan kredit kepada calon debitur, bank mempersyaratkan adanya agunan/jaminan kredit yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank sebagai second way out. Jaminan kredit tersebut biasanya berupa aset tetap, baik berupa rumah tinggal, ruko, rukan, mesin dan peralatan, gedung, dan aset-aset lainnya. Petugas bank harus mampu melakukan penilaian wajar atas aset yang diserahkan oleh calon debitur tersebut ataupun mampu memberikan opini atas kewajaran penilaian yang dilakukan oleh Penilai (Appraiser) pihak ketiga yang ditunjuk, sehingga bank dapat menyimpulkan kecukupan dan marketabilitas jaminan yang diserahkan.
,
PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 ini mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.
Seiring penyempurnaan yang akan dilakukan saat ini maka terdapat 2 PSAK yang harus diterapkan, di antaranya adalah PSAK 72 tentang akuntansi pendapatan dan PSAK 73 tentang akuntansi sewa. Terbitnya PSAK 72 otomatis mencabut 3 PSAK dan 3 ISAK. Penerbitan ini juga menghadapkan lembaga keuangan melakukan penyempurnaan dan perubahan yang signifikan dalam pengakuan pendapatan dan biaya, yang kemudian bermuara pada tata cara penyajian laporan keuangan dan perlakuan perpajakan yang benar.
Seiring penyempurnaan yang akan dilakukan saat ini maka terdapat 2 PSAK yang harus diterapkan, di antaranya adalah PSAK 72 tentang akuntansi pendapatan dan PSAK 73 tentang akuntansi sewa. Terbitnya PSAK 72 otomatis mencabut 3 PSAK dan 3 ISAK. Penerbitan ini juga menghadapkan lembaga keuangan melakukan penyempurnaan dan perubahan yang signifikan dalam pengakuan pendapatan dan biaya, yang kemudian bermuara pada tata cara penyajian laporan keuangan dan perlakuan perpajakan yang benar.
,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Pasal 20 ayat 1) menyatakan bahwa ”Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru Bank”. Kebijakan dan prosedur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh unit dalam melaksanakan produk dan aktivitas serta menjadi tolok ukur bagi Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan.
Dalam implementasinya, banyak ditemui kesalahan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan. Kesalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya ’policy governance’ serta kurangnya pemahaman atas hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan.
Dalam implementasinya, banyak ditemui kesalahan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan. Kesalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya ’policy governance’ serta kurangnya pemahaman atas hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan.
,
OJK akhirnya resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 2023 yang sebelumnya hanya sampai Maret 2022. Peresmian ini seiring dengan diterbitkannya POJK No 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Covid-19. Tentu saja hal ini berdampak pada performance divisi collection seluruh institusi lembaga keuangan di Indonesia yang selama pandemic year ini menjadi divisi yang vital dan strategic dalam menentukan kelangsungan usaha di jangka panjang.
,
Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pemahaman strategis, struktural dan operasional menyangkut fungsi kepatuhan di dalam perusahaan sehingga mampu menjalankan peran dan fungsi-fungsi kepatuhan secara komprehensif, baik secara in-house maupun ketika harus berhubungan dengan regulator (OJK) ataupun mitra eksternal lainnya. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengelola fungsi kepatuhannya dengan menggunakan pendekatan terbaik dan komprehensif serta selalu update dengan tuntutan regulasi dari regulator (OJK).
,
Pandemi Covid-19 masih menghantui kehidupan masyarakat. Perbankan tetap harus memikirkan ulang cara bertransaksi nasabah. Lantas, model bisnis seperti apa yang tepat bagi perbankan dalam melayani nasabah? Apakah digital banking yang ada saat ini sudah tepat sasaran? Bagaimana mengembangkan produk dan layanan digital banking sesuai dengan kebutuhan nasabah?
Hybrid Banking Ecosystem: The Key to Future Value Creation in Banking, bisa menjadi alternatif yang tepat bagi bank untuk mengembangkan digital banking di masa depan. Hybrid banking merupakan penggabungan layanan digital dan internal untuk menciptakan ekosistem perbankan yang berpusat pada nasabah, sehingga memungkinkan nasabah mengakses layanan apapun metode yang mereka pilih untuk digunakan.
Hybrid Banking Ecosystem: The Key to Future Value Creation in Banking, bisa menjadi alternatif yang tepat bagi bank untuk mengembangkan digital banking di masa depan. Hybrid banking merupakan penggabungan layanan digital dan internal untuk menciptakan ekosistem perbankan yang berpusat pada nasabah, sehingga memungkinkan nasabah mengakses layanan apapun metode yang mereka pilih untuk digunakan.
,
Di tengah Pandemi Covid-19 marak debitur masuk jalur PKPU yang perlu diwaspadai. Sejauh ini, mengenali debitur yang punya itikad baik dalam proses PKPU bisa dideteksi lebih awal. Debitur yang memiliki itikad tidak baik biasanya “mendadak” mengajukan PKPU. PKPU kembali marak merugikan kreditur. Banyak pengajuan PKPU dilakukan oleh kreditur yang (maaf) kongkalikong dengan debitur.
,
Perubahan perbankan global telah membawa dampak yang besar ke industrI perbankan. Keterbatasan Correspondent Banking untuk mendukung transaksi luar negeri membatasi Bank Devisa dalam hal membuka hubungan Correspondent Banking. Regulator di Amerika Serikat sangat ketat memantau transaksi US Dollar yang dikliringkan melalui USD Financial System di New York. Denda ratusan juta US Dollar dikenakan ke berbagai bank di belahan dunia. Denda ini berkaitan dengan pelanggaran OFAC dan SDN List lainnya. Perusahaan swasta di Indonesia telah didenda OFAC pada awal tahun 2021. Kenapa bisa begitu? Bagaimana model bisnis Correspondent Banking? Tantangan apa saja yang mesti disiapkan perbankan nasional memasuki bisnis International.
,
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok Audit Internal di perbankan telah memulai perjalanan yang luar biasa dalam menghadapai tuntutan peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan regulator. Bahkan, mereka diminta fokus membantu merespons perubahan perilaku internal, seperti budaya kerja, teknologi informasi dan komunikasi, yang bersifat menganggu (disruption). Hal ini membuat Audit Internal harus lebih beradaptasi terhadap perkembangan teknolgi, terutama di industri keuangan dan perbankan.
,
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, perusahaan memiliki kewajiban untuk mempersiapkan Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Keberlanjutan Usaha (Sustainability Reprot). Kedua laporan ini dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan masyarakat, yang disampaikan secara transparan.
Sustainability Report merupakan laporan berisi informasi kinerja perusahaan dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosoal yang dilakukan dalam periode satu tahun. Sustainablity report juga memberikan gambaran yang lebih luas dan terbuka pada pemangku kepentingan tentang kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan perusahaan.
Sustainability Report merupakan laporan berisi informasi kinerja perusahaan dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosoal yang dilakukan dalam periode satu tahun. Sustainablity report juga memberikan gambaran yang lebih luas dan terbuka pada pemangku kepentingan tentang kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan perusahaan.
,
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), dan Risiko Kredit akibat kegagalan penyelesaian (settlement risk).
Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan, dan karakteristik risiko bersifat bilateral.
Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu, transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan, dan karakteristik risiko bersifat bilateral.