News
Kemenkeu Klaim Efisiensi Anggaran Sejak 2020 Hasilkan Pengelolaan APBN Lebih Baik
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengeklaim bahwa penerapan disiplin efisiensi anggaran berdampak positif terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Penerapan efisiensi anggaran ini dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN pengelolaan pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” ujar Suahasil dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Senin, 14 Juli 2025.
Suahasil menjelaskan, hal tersebut tecermin dari perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara selama lima tahun terakhir yang menunjukan tren penurunan.
“Tren yang menurun tersebut menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” tandasnya.
Berdasarkan paparannya, pada 2021, rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi mencapai 1,06 persen. Angka ini menurun menjadi 0,91 persen pada 2022, lalu kembali turun ke 0,77 persen pada 2023.
Meski sempat naik ke 0,82 persen pada 2024, rasio tersebut ditargetkan turun signifikan menjadi 0,33 persen pada 2025.
Target Penerimaan Meningkat hingga Rp3.000 Triliun
Pada saat yang sama, penerimaan negara naik dari Rp2.011,3 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp2.635,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp2.783,9 triliun pada 2023.
Lalu pada 2024, penerimaan negara naik lagi menjadi Rp2.850,6 triliun, dan pada 2025 ditargetkan mencapai Rp3.004,5 triliun.
“Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi,” pungkas Suahasil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, stabilitas sektor keuangan, ekonomi domestik, serta pergerakan harga komoditas.
Anggaran Kemenkeu terhadap APBN Turun
Selain itu, Suahasil juga menunjukkan indikator lain dari efisiensi, yakni perbandingan anggaran BA015 Kemenkeu terhadap total belanja negara dalam APBN.
Pada 2025, belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun, sementara anggaran Kemenkeu hanya sekitar 1,03 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni 1,21 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.359,77 triliun.
Suahasil menambahkan, sebelum efisiensi diberlakukan secara luas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemenkeu telah lebih dulu menerapkan efisiensi sejak pandemi Covid-19.
Total efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu dari 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp2,82 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari pengendalian belanja birokrasi, seperti alat tulis kantor, souvenir, konsinyering, dan honorarium.
Budaya efisiensi ini, kata Suahasil, akan terus diperkuat melalui disiplin anggaran dan diperluas pada 2026, termasuk dalam pengendalian belanja birokrasi di berbagai lini. (*)
Editor: Yulian Saputra
“Penerapan efisiensi anggaran ini dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN pengelolaan pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara,” ujar Suahasil dalam Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Senin, 14 Juli 2025.
Suahasil menjelaskan, hal tersebut tecermin dari perbandingan rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara selama lima tahun terakhir yang menunjukan tren penurunan.
“Tren yang menurun tersebut menandakan bahwa efisiensi Kemenkeu yang semakin baik dalam proses menghimpun penerimaan negara,” tandasnya.
Berdasarkan paparannya, pada 2021, rasio belanja dukungan penerimaan terhadap realisasi mencapai 1,06 persen. Angka ini menurun menjadi 0,91 persen pada 2022, lalu kembali turun ke 0,77 persen pada 2023.
Meski sempat naik ke 0,82 persen pada 2024, rasio tersebut ditargetkan turun signifikan menjadi 0,33 persen pada 2025.
Target Penerimaan Meningkat hingga Rp3.000 Triliun
Pada saat yang sama, penerimaan negara naik dari Rp2.011,3 triliun pada 2021, kemudian naik menjadi Rp2.635,8 triliun pada 2022, dan mencapai Rp2.783,9 triliun pada 2023.
Lalu pada 2024, penerimaan negara naik lagi menjadi Rp2.850,6 triliun, dan pada 2025 ditargetkan mencapai Rp3.004,5 triliun.
“Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi,” pungkas Suahasil.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, stabilitas sektor keuangan, ekonomi domestik, serta pergerakan harga komoditas.
Anggaran Kemenkeu terhadap APBN Turun
Selain itu, Suahasil juga menunjukkan indikator lain dari efisiensi, yakni perbandingan anggaran BA015 Kemenkeu terhadap total belanja negara dalam APBN.
Pada 2025, belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun, sementara anggaran Kemenkeu hanya sekitar 1,03 persen. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni 1,21 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.359,77 triliun.
Suahasil menambahkan, sebelum efisiensi diberlakukan secara luas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemenkeu telah lebih dulu menerapkan efisiensi sejak pandemi Covid-19.
Total efisiensi anggaran yang dilakukan Kemenkeu dari 2020 hingga 2024 tercatat mencapai Rp2,82 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari pengendalian belanja birokrasi, seperti alat tulis kantor, souvenir, konsinyering, dan honorarium.
Budaya efisiensi ini, kata Suahasil, akan terus diperkuat melalui disiplin anggaran dan diperluas pada 2026, termasuk dalam pengendalian belanja birokrasi di berbagai lini. (*)
Editor: Yulian Saputra
