Services Page:31 | Infobank Insitute

,

Untuk dapat melancarkan pekerjaan Auditor, maka haruslah dibuat Rencana Program Kerja Audit. Proses membuat atau membangun program kerja yang tepat dan efektif dapat menjadi hal yang menakutkan bagi seorang auditor, terlebih lagi apabila seorang auditor tidak familiar dengan bagian yang akan di Audit atau belum pernah dilakukan Audit sebelumnya.

Auditor yang belum berpengalaman akan dapat mempelajari bagaimana cara membuat program kerja Audit, sedangkan Auditor yang telah berpengalaman akan dapat menyegarkan ingatan serta memperdalam kemampuan untuk dapat menyusun kerangka kerja Audit sehingga dapat meningkatkan kualitas Audit yang dilakukannya.

,

NEW TRAINING

PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI ANTI PENYUAPAN BERBASIS SNI ISO 37001: 2016 - Studi Kasus Industri Keuangan dan Perbankan

Fraud Dan Bribery yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank termasuk juga Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.

,

NEW PUBLIC TRAINING

LIQUIDITY RISK AND MARKET RISK MANAGEMENT: Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Mitigasi Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka Manajemen Risiko Likuiditas dan Risiko pasar dengan baik agar menjadi bank yang sehat dan mampu menghadapi tekanan pada waktu kondisi krisis tidak semata-mata bergantung pada memadainya permodalan yang dimiliki bank. Hal ini ditunjukkan dari pengalaman selama periode krisis keuangan global tahun 2007/2008. Saat itu banyak bank yang meskipun memiliki permodalan memadai sesuai dengan persyaratan, mengalami kesulitan akibat tidak mengelola likuiditasnya secara prudent. Kondisi tersebut mengingatkan kembali pentingnya kondisi likuiditas bank yang memadai agar pasar keuangan dan perbankan dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran pentingnya pengelolaan likuiditas tersebut tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan BCBS.

,

NEW PUBLIC TRAINING

HOW TO DESIGN an ACCURRATE & IMPLEMENTED BANKING BUSSINESS PLAN POJK No.6/POJK.03/2015 & SEOJK No.25/SEOJK.03/2016

Dalam menyusun RBB, setiap bank dituntut untuk mempertimbangkan banyak faktor agar strategi bisnis yang disusun lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain itu, segala informasi yang tercantum dalam dokumen RBB juga diharuskan mengikuti kaidah-kaidah transparansi keuangan dan kinerja bank sebagaimana diatur dalam POJK No.6/POJK.03/2015. Hal ini akan memudahkan manajemen untuk mereview kondisi keuangan, realisasi target dan aktivitas bisnis ke depan.

,

NEW TRAINING

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA-OMNIBUS LAW

Undang-undang Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR-RI pada tanggal 5 Oktober 2020 mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat. terdiri dari atas 15 bab dan 174 pasal. Sehingga karena memiliki ketebalan sebanyak 1.187 halaman dan mencakup banyak sector, Undang-Undang ini juga disebut sebagai UU Sapu Jagat atau OMNIBUS LAW. Di dalamnya mengatur mengenai bebagai isu ketenagakerjaan hingga isu lingkungan hidup. Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan terkait perjanjian kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, besaran imbalan pasca kerja dan lain-lain.

,

NEW TRAINING

Implementasi Program APU-PPT & Prinsip Know Your Customer (KYC) di Era Digitalisasi

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selaku regulator telah berulangkali menegaskan adanya celah dalam tata kelola lalu lintas keuangan nasional oleh Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Padahal dalam konteks perbankan dan sektor jasa keuangan nasional, sebenarnya sistem pengaman dari praktek pencucian uang sudah tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) bagi bank umum, yang disusul dengan Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015 bagi LKNB. Bahkan terkait money laundering, PPATK melalui Surat Edaran PER-02/1.02/PPATK/02/15 juga turut memberikan panduan perihal profil risiko pengguna jasa keuangan yang berpotensi melakukan tindak pencucian uang, disusul dengan Surat Edaran SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Namun, ketentuan yang berlapis tanpa diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan awareness dari pelaku industri jasa keuangan secara berkelanjutan, tidak akan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan.

,

NEW TRAINING

INSURETECH : THE DIGITAL FUTURE OF INSURER

Apakah Anda pelaku bisnis Asuransi tidak ingin menjadi pionir dalam penyelenggaran layanan asuransi digital ini? Apakah Anda sudah mengetahui bahwa negara lain sudah lebih dahulu mengimplementasikan model bisnis asuransi digital ini? Apakah Anda sadar bahwa digitalisasi pada industry keuangan asuransi telah mengintai dan siap men-disrupt bisnis Anda?

Rp. 2.000.000/Peserta
Rp. 1.500.000/Peserta ( Pendaftaran 5 Peserta dari 1 peruahaan/instansi)

31 Mei 2021

31 Mei 2021,

Senin

Wealth Management Outlook 2021

INSURETECH : THE DIGITAL FUTURE OF INSURER

Rp. 2.000.000/Peserta
Rp. 1.500.000/Peserta ( Pendaftaran 5 Peserta dari 1 peruahaan/instansi)