logo
ss

NEW TRAINING

Home /
,
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Untuk Corporate Secretary Dalam Menghadapi Bisnis Global
Good Corporate Governance (GCG) saat ini telah banyak dimplementasikan di berbagai perusahaan. GCG merupakan tool yang digunakan dengan tujuan mencapai visi dan misi perusahaan yang telah dibentuk.

Corporate Secretary merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki fungsi Compliance, Investor/Stakeholders Relation dan Liaison Officer. Untuk
memperoleh Corporate Secretary yang profesional dibutuhkan persiapan yang matang agar pimpinan dapat mencapai visi organisasinya berdasarkan prinsip-prinsip best practice.
Adapun untuk memperoleh tenaga Corporate Secretary yang berkualitas diperlukan suatu pelatihan yang berkualitas.
,
Verifikasi Data Laporan SLIK dan Mitigasi Penyalahgunaan Informasi (sesuai POJK No. 64/POJK.03/2020)
Sejak 1 Januari 2019, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) resmi menggantikan fungsi Sistem Informasi Debitur (SID) yang selama ini dikelola oleh Bank Indonesia (BI). SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) merupakan penyempurnaan pelaporan SID dengan cakupan pelaporan yang lebih luas, dimana layanan informasi debitur yang diberikan mencakup Data Debitur, Data Fasilitas, Data Agunan, Data Penjamin, Data Pengurus, Data Laporan Keuangan yang dilaporkan semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
,
Best Practice Governance Risk Compliance for Corporate Secretary
Governance Risk Management and Compliance (GRC) adalah suatu isGlah yang memayungi pendekatan suatu organisasi terhadap tiga bidang, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam bahasa Indonesia, mungkin kita
dapat menggunakan singkatan TRK (tata kelola, risiko, dan kepatuhan). Kegiatan pada ketiga bidang ini saling terkait sehingga perlu diintegrasikan dan diselaraskan guna mencegah konflik, menghindari tumpang Tindih, dan menutupi lubang di antara ketiganya.
,
PEMANTAUAN RISIKO KREDIT DAN REMUNERASI BANK: Implementasi Manajemen Risiko Kredit dan Penetapan Remunerasi Sesuai Ketenuan Regulator
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45/POJK.03/2015 terkait penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum mewajibkan bank untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi direksi, dewan komisaris, dan pegawai. Penerapan tata kelola tersebut sedikitnya mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, peran serta komite remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, dan pengungkapan remunerasi.
,
Fundamentals of Investor Relations Perumusan Strategis dan Kolabarasi Dalam Membentuk Persepsi Positif
Pukul 09.00 – 16.00 WIB
Senin—Selasa, 20—21 Maret 2023
Tempat Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
,
Analisa Kredit dan Manajemen Risiko Kredit Bermasalah Bank – Non Bank
Peran credit analysis sangatlah penting dalam mempertahankan tingkat risiko kredit/piutang di sektorkeuanganmaupun di manufacturing dansekor jasa. Untuk dapat melakukan analisa kredit yang baik dibutuhkan kemampuan menganalisa kemampuan dan kemauan membayar dengan menganalisa karakter, laporan keuangan, operasional, kondisi bisnis termasuk Analisa Rekening dan Proyeksi Laba-Rugi bagi pemberian kredit perseorangan, perusahaan dan pengusaha (self employeed).
,
Cyber Security and Information Privacy for Digital Banking
Fraud adalah risiko bisnis yang harus dikelola. Dalam pengembangan produk layanan Perbankan Elektronik (E-Banking) misalnya, Bank perlu memastikan strategi bisnis secara keseluruhan atas setiap layanan E-Banking dan mengevaluasi kembali secara berkala atas keputusan tersebut.
,
Disaster Recovery and Business Continuity Mengelola dan Mitigasi Risiko Bisnis Bank dari Bencana
Bencana bisa terjadi kapan saja. Dimana saja. Itulah sebabnya, industri keuangan dan perbankan memerlukan yang namanya DRP (Disaster Recovery Plan). Back up data center menjadi penting sehingga keberlangsungan organisasi tetap terjaga bila terjadi suatu bencana. Bagaimana SOP-nya? Apa saja yang mesti disiapkan industry? Pelatihan ini membahas secara lebih komprehensif.
,
Teknik Penyusunan dan Pembuatan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dalam Perspektif Best Practice
Seringkali pembuatan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tidak sesuai dengan kondisi real di tataran operasional. Dibanyak kasus BPP disusun terlalu umum, sehingga gagal memenuhi kebutuhan perusahaan, yaitu sebagai acuan operasionalisasi unit/individu. Atau sebaliknya, BPP yang disusun terlalu teknis sehingga jika terdapat perubahan baik karena faktor eksternal dan internal kurang dapat mengakomodir (tidak fleksibel).

BPP seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan? Bagaimana membuat BPP yang sesuai dengan kebutuhan, namun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? Materi workshop akan disusun dengan komposisi 25% theory dan 75% praktek dengan tujuan sebagai berikut: