logo
ss

NEW TRAINING

Home /
,
ISO 37001: 2016 ANTI BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM Studi Kasus Industri Keuangan dan Perbankan
Fraud Dan Bribery yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini berkembang sangat cepat. Meningkatnya tindak kejahatan perbankan yang mana demikian pula dengan makin banyaknya ragam jenisnya. Semua Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank termasuk juga Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang berkaitan dengan bank, tidak hanya harus membuat Tim Anti Fraud, akan tetapi haruslah menyusun suatu sistem yang dapat mengendalikan serta mengurangi kejadian fraud tersebut secara signifikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh OJK selaku Regulator.
,
TREASURY OPERATION: Meningkatkan Kemampuan dalam Proses Transaksi Treasury
Fungsi treasury operation dewasa ini sangat penting dalam mendukung bisnis treasury, karena semua aktifitas treasury akan sangat tidak berarti apabila proses penerusan transaksi selanjutnya tidak dilakukan oleh treasury operation. Beberapa aktifitas yang semestinya dilakukan oleh treasury operation adalah melaksanakan proses verifikasi dan otorisasi pada Treasury Back Office System atas transaksi treasury dan pemindahbukuan dana antar rekening depositori atas dasar deal confirmations yang diterima dari unit treasury.
,
COUNTERPARTY TREASURY EXPOSURES IN FINANCIAL MARKET PENGELOLAAN RISIKO KREDIT TREASURY UNTUK PENCAPAIAN PROFIT DAN OPTIMALISASI DANA BANK
Online Training ini memberikan pemahaman baru kepada peserta untuk bisa memastikan jenis-jenis Counterparty Credit Limit yang wajib tersedia dan pengelolaannya untuk memitigasi risiko kredit transaksi treasury dalam rangka mengamankan pencapaian profit dan mengamankan pptimalisasi pengelolaan dana bank.
,
Penyusunan Program Pendidikan dan Pengembangan SDM Tahunan Perbankan serta Pengukuran Return On Investment (ROI)
Global survey yang dirilis oleh lembaga riset internasional, McKinsey, menyebutkan bahwa kesalahan dalam mendesain program pelatihan yang tepat bagi karyawan, menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah bank/perusahaan untuk meningkatkan institutional capabilities-nya di tengah persaingan yang sedemikian ketat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Padahal untuk beberapa sektor industri seperti dunia perbankan, regulator mewajibkan pengalokasian biaya pendidikan minimum 5% dari anggaran SDM setiap tahunnya. Disinilah tantangan bagi para praktisi SDM, untuk mampu mendesain program-program pengembangan SDM berbasis world class training need analysis, sehingga skema pendidikan berdampak lebih signifikan bagi pertumbuhan bisnis bank.

Kendala yang kerap kali muncul diantaranya kesulitan dalam mengorganisir berbagai agenda pelatihan untuk menjamin pemerataan kompetensi personil di setiap unit kerja. Seringkali manajemen training berjalan tidak optimal dikarenakan keterbatasan kemampuan praktisi SDM dalam menerjemahkan orientasi, visi dan kebutuhan dari jajaran middle maupun top management. Bagaimana mengatur keseimbangan dalam menyusun grand design pembelajaran mulai dari topik-topik terkait capacity building yang bersifat soft skill sampai kepada technical skill untuk para pelaksana di tingkat operasional.

Sudahkah bank mendesain program pengembangan SDM, terutama pelatihan, dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan dan rencana strategis organisasi? Bagaimanapun perbaikan kinerja bank sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas personil, mulai dari level staf hingga jajaran eksekutifnya. Perumusan kurikulum pendidikan yang tepat sasaran, didukung dengan teknik world class training need analysis (TNA). Hal tersebut akan mendorong setiap individu untuk mengoptimalkan kemampuannya dan berkembang secara efektif dalam tubuh organisasi.
,
Legal Aspects of Digital Banking Services
Pandemi Covod-19 mendongkrak transaksi digital perbankan. Terutama mobile banking. Bahkan, nilai transaksinya melebihi transaksi melalui ATM. Digital banking menjadi kebiasaan baru nasabah dalam bertransaksi, dan tak heran jika perbankan berbondong-bondong menyematkan diri menjadi digital bank (perbankan digital).

Namun, maraknya transaksi layanan digital banking juga tak luput dari berbagai kasus baik yang merugikan bank maupun nasabah. Apa saja modus operandinya? Aspek legal apa saja yang mesti diperhatikan bank saat menyediakan layanan digital banking? Kenapa bank memerlukan early warning system manakala terjadi fraud?
,
CARA EFISIEN MENYUSUN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Sesuai POJK Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
”Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru Bank”.

Kebijakan dan prosedur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh unit dalam melaksanakan produk dan aktivitas serta menjadi tolok ukur bagi Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan. Dalam implementasinya, banyak ditemui kesalahan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang dibutuhkan. Kesalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya ’policy governance’ serta kurangnya pemahaman atas hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan.
,
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI MULTIFINANCE SEOJK No 7 /SEOJK.05/2021
Sesuai dengan SEOJK No 7 /SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, maka perusahaan pembiayaan baik konvensional ataupun syariah perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite manajemen risiko, struktur organisasi fungsi manajemen risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi organisasi.
,
Corporate Credit & Loan Syndication
Bisnis akan semakin kompetitif dan risiko yang akan ditanggung oleh bisnis itu pun akan meningkat dengan sendirinya. Banyak aspek pada bisnis yang akan berubah mulai dari struktur bisnis hingga kepada struktur modal serta sumber permodalan. Banyak pertimbangan serta banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika akan memberikan dana kepada sebuah perusahaan menilai dari kondisi perekomian saat ini.
,
Business Continuity Management System (BCMS) Based on ISO-22301:2019: Manajemen Keberlangsungan Bisnis Selama Pandemi Covid-19
Acaman dan gangguan yang ditimbulkan oleh COVID-19 sebagai sebuah bencana nonalam yang berdampak serius terhadap bisnis telah menumbuhkan kesadaran baru terhadap arti penting manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management (BCM).